Detail Berita

Rapat Persiapan Pelaksanaan MPP

Makassar (04/8/2021) Jayadi Nas memimpin rapat persiapan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik yang berlangsung pada pukul 10.00 Wita di lt. 3 ruang rapat DPMPTSP Jl. Bougenville No.5 Makassar.  Hal ini menindaklanjuti Peraturan  MENPAN-RB Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik (MPP) dan menindaklanjuti Penandatanganan Komitmen Bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar pada tanggal 10 Maret 2020 di Jakarta.

Instansi yang direncanakan akan bergabung adalah dari Pemerintah Provinsi Sulsel (23 OPD), Pemda Kota Makassar (DPMPTSP, Disdukcapil, KWSP Daerah), BUMD (PDAM dan Perusda Provinsi), BUMN (BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PT.PLN Persero, Pegadaian), Perbankan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian ATR/BPN, Balai Besar POM Makassar, Balai Pemantauan Kawasan Hutan, BBWS Jeneberang, Balai Besar Karantina Pertanian, Balai Karantina Ikan, Kementerian Agama, Layanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Indonesia, OJK, OMBUDSMAN Perwakilan Sulsel.

Dalam rapat tersebut disepakati dan diharapkan pemakaian teknologi digital dalam pelayanan publik, dimana pelayanan tersebut dipusatkan di lantai 1 dan 2 pada Kantor DPMPTSP Prov.Sulsel.  Keberadaan MPP diharapkan memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan  kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan  pelayanan. Sebagai contoh pelayanan SKCK, Pajak Daerah dan SIM (POLRI), Pelayanan Imigrasi, BPJS serta Pengaduan. Dengan adanya MPP ini untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha umumnya di Indonesia dan khususnya Sulawesi Selatan.