Detail Berita

Pertemuan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Sulawesi Selatan (南スラウェシ州の合同水産管理委員会（KPBP）の会合)

Makassar- Indonesia  merupakan salah satu negara yang kaya akan potensi sumberdaya ikan yang memiliki nilai ekonomis penting, antara lain seperti  tuna, cakalang dan tongkol. Mengingat pentingnya periknan tuna yang harus dikelola dengan baik, kerjasama antar pemangku kepentingan sangat dibutuhkan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri perikanan, nelayan, akademisi, maupun lembaga swadaya masyarakat dalam rangka mewujudkan perikanan tuna yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.  Sehingga dengan adanya pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Tuna Provinsi Sulawesi Selatan sangat bermanfaat.  Pertemuan ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan  Prov.Sulsel  di Aston Hotel Makassar Kamis 28  Oktober 2021.   

Ketua MDPI (Saut),  menjelaskan  bahwa   Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan wadah (platform) bagi para pemangku kepentingan di tingkat provinsi,  melakukan sosialisasi, pertukaran informasi, diskusi, validasi dan verifikasi berbagai data dan informasi dalam rangka pelaksanaan tindakan pengelolaan perikanan tuna yang ditentukan, termasuk resolusi konflik, pengambilan keputusan, dalam rangka pelaksanaan azas kemitraan, kebersamaan, keterbukaan dan efisiensi dalam pengelolaan perikanan tuna, memberikan kontribusi dalam peningkatan pelaksanaan Tindakan Pengelolaan (conservation and management measures) yang diadopsi RFMO tuna seperti IOTC dan/atau WCPFC.

AP2HI dan IPNLF (YII) bekerja bersama anggota dan rantai pasok mereka untuk menghadapi tantangan yang ada serta menunjukkan nilai perikanan huhate dan pancing ulur untuk mengangkat posisi tawar serta memberikan bantuan mengakses pasar yang bernilai tinggi. Sedangkan Kabid Perikanan Tangkap (sebagai Ketua Komite Pengelolaan Bersama Perikanan)membahas permasalahan dan dampak potensial yang terjadi  dalam kegiatan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan di Sulsel,  antara lain daya saing produk yang masih rendah, Pasar domestik perikanan tangkap tuna yang kurang berkembang dan pengamanan  kualitas ikan tuna, kses permodalan usaha perikanan tangkap masih terbatas, kualitas nelayan sebagian besar masih relatif rendah, padat tangkap di perairan pantai, adanya IUU Fishing, lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum dan sistem pendataan yang belum handal dan masih parsial.

Hasil penelitian Analisis Location Quotient (LQ) untuk data PDRB 2015-20120 menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 9 kategori ekonomi yang memiliki sektor dasar atau unggulan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Informasi dan Komunikasi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Tantangan yang dihadapi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan antara lain kualitas ikan yang masih perlu ditingkatkan di tingkat nelayan (SKPI, CPIB Kapal), perlunya pengaturan proses pembongkaran tangkapan ikan pada kapal di pelabuhan agar tidak antri, memperluas pelabuhan perikanan khususnya bagian bongkar muat kapal Trip kapal yang cukup lama mempengaruhi kualitas ikan yang disimpan di palka, dengan solusi mungkin bisa diterapkan inovasi penggunaan “freezer” pada kapal perikanan, adanya peraturan baru dari pemerintah Nasional, salah satunya mengenai PNBP yang memberatkan nelayan skala kecil yang beroperasi diatas 12 mil, Penegakan peraturan dan pelaporan perijinan dalam melakukan penangkapan ikan, maka diharapkan dengan adanya  OSS-RBA diharapkan membantu investor dan pelaku usaha untuk mendapatkan izinnya secara cepat, serta dengan adanya inovasi DPMPTSP Prov. Sulsel (Gesit-19) dapat membantu nelayan dalam mengurus izinnya.

Survei lapangan bahwa di Sulawesi Selatan bukan hanya di Bone penghasil Tuna tetapi ada beberapa daerah lain seperti bulukumba, sinjai dan luwu, diharapkan  MDPI dapat membantu nelayan skala kecil penangkap ikan tuna terutama pembentukan kelompok bersama untuk dapat menyelesaikan masalah di lokasi dan sangat di butuhkan pembinaan oleh nelayan  skala kecil di Sulawesi Selatan.

マカッサル-インドネシアは、マグロ、カツオ、マグロなどの重要な経済的価値を持つ潜在的な魚資源が豊富な国です。適切に管理されなければならないマグロ漁業の重要性を考えると、持続可能で責任あるマグロ漁業を実現するためには、中央政府、地方政府、漁業、漁師、学者、非政府組織の両方の利害関係者間の協力が必要です。そのため、南スラウェシ州のマグロ水産合同管理委員会（KPBP）の定例会議は非常に有益です。この会議は、2021年10月28日木曜日、アストンホテルマカッサルで南スラウェシ州海洋水産局長官によって開かれました。

MDPI（Saut）の議長は、マグロ漁業共同管理委員会は、州レベルの利害関係者にプラットフォームを提供し、社会化、情報交換、議論、検証、およびさまざまなデータと情報の検証を行うことを目的として設立されたと説明した。管理行動の実施の文脈マグロ漁業の管理におけるパートナーシップ、一体性、開放性および効率の原則の実施の文脈において、紛争解決、意思決定を含む決定されたマグロ漁業、採用された保全および管理措置の実施の改善に貢献するIOTCおよび/またはWCPFCなどのマグロRFMOによる。

AP2HIとIPNLF（YII）は、メンバーとそのサプライチェーンと協力して課題に取り組み、ポールフィッシングとラインフィッシングの価値を実証して交渉力を向上させ、高価値市場へのアクセスを支援します。一方、捕獲漁業の責任者（合同水産管理委員会の委員長）は、南スラウェシの持続可能な捕獲漁業管理活動で発生する問題と潜在的な影響について話し合いました。 。マグロ、捕獲漁業のための資本へのアクセスは依然として制限されており、漁業者の質は依然として比較的低く、沿岸水域での漁獲密度、IUU漁業の存在、監督者と法執行機関の弱い制度的能力、およびそうではないデータ収集システム信頼性があり、まだ部分的です。

2015-120 GRDPデータのロケーション指数分析（LQ）の結果は、南スラウェシ州には、農業、林業、漁業、給水、廃棄物管理、廃棄物、リサイクルという基本的または優れたセクターを持つ9つの経済カテゴリーがあることを示しています。 、建設、卸売および小売業、自動車およびオートバイの修理、情報および通信、不動産、政府行政、防衛および義務的社会保障、教育サービス、医療サービスおよび社会活動。

南スラウェシ州が直面している課題には、漁師レベル（SKPI、CPIB Kapal）でまだ改善が必要な魚の品質、列に並ばないように港で漁獲物を降ろすプロセスを規制する必要性が含まれます。 、漁港、特に船旅の荷積みと荷降ろしのセクションを拡大します。これは、漁船での「冷凍庫」の使用の革新に適用される可能性のあるソリューションで、長い間船倉に保管されている魚の品質に影響を与えてきました。 、12マイル以上で操業する小規模漁業者にとって負担となるPNBP、規制の施行、漁業許可の報告に関する国からの新しい規制の存在により、OSS-RBAでそれが期待されています。 DPMPTSP Provの革新だけでなく、投資家やビジネスアクターが迅速に許可を取得するのに役立つことを期待していました。南スラウェシ（Gesit-19）は、漁師が許可を管理するのを支援することができます。

南スラウェシがマグロ生産骨だけでなく、バ​​ルクムバ、シンジャイ、ルウなど他のいくつかの地域にあるという現地調査では、MDPIが小規模のマグロ漁獲者、特に解決できる共同グループの形成に役立つことが期待されています場所に問題があり、地元コミュニティからの指導が本当に必要です。南スラウェシの小規模漁師。