Detail Berita

UMKM PERKUAT DAYA SAING DI ERA PASAR BEBAS

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diminta menerapkan stadardisasi produk. Daya saing mesti ditingkatkan. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Muhammad Nasir, mengatakan, kualitas produk dalam negeri dijaga standard mutunya. Upaya ini penting kata Nasir, agar bisa berkompetisi di pasar global, produk local mesti berbenah. Kebiasaan pengusaha local saat ini tutur Nasir, ketika produksinya sudah banyak, kualitasnya selalu ikut diabaikan.

 “Bahkan kualitas perlahan dikurangi agar untung lebih. Ini yang akan kita jaga,” ujar Nasir di Indonesia Quality Expo ke-5 2017 di Hotel Grand Clarion Makassar.

Apalagi jumlah kata dia, UMKM yang diharapkan sebagai penyangga ekonomi, masih dikelola secara tradisional.

Jumlahnya juga masih kurang, tuturnya, hanya 4 juta atau sekira 1,6% dari jumlah populasi penduduk di Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa. “Kita kalah bersaing di ASEAN, makanya harus perketat kualitas,” bebernya.

Produk yang sudah menerapkan standardisasi, kata dia, bisa mendongkrak indeks daya saing bangsa. Menurutnya, indeksnya menunjukkan peningkatan yang cukup baik dari peringkat 41 pada 2015 lalu, kini naik menjadi 36 pada 2016 dari 137 negara. “2014 pernah di angka 37 turun jadi 41 di 2015. Ini tentu di dongkrak oleh masalah mutu,”ujarnya.

Sementara itu, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyeleggarakan Indonesia Quality Expo ( IQE) yang ke-5, dalam rangka produk UMKM bisa menembus pasar global. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas BSN, Budi Raharjo mengatakan, Sulsel pada 2015 lalu mendekralasikan sebagai Sulsel ber-SNI dan peningkatan ekspor tiga kali lipat.

 “Ini membuktikan kesungguhan daerah dalam mendorong penerapan produk SNI yang bisa tembus dan menyasar pasar global,’ katanya.

Dia bilang, potensi sumber daya di Sulsel yang begitu besar sangat tepat untuk menjadi tempat penyelenggaraan IQE.

Apalagi, letak Sulsel yang strategis sreta kemajuan Sulsel yang semakin meningkat, dapat meninspirasi dan mendorong kemajuan negara lain di Kawasan Timur Indonesia.

 “Apalagi, pelaku usaha yang menerapkan SNI dan lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) juga lumayan banyak,”tambahnya.

BSN menyeleggarakan kegiatan bertema “Penerapan SNI di Daerah Sebagai Roda Penggerak UMKM untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi”.

Kepal BSN, Bambang Prasetya mengatakan, BSN sampai dengan September 2017 telah menetapkan 11.385 SNI di bidang pertanuian, pangan, kesehatan, mekanika, elektronika, kostruksi, kimia, pertambangan, lingkungan, dan serba aneka.

 “SNI juga mendukung implementasi smart city. Seperti smart card, smart energy, smart tourism, serta ketahanan menghadapi bencana,” imbuhnya.

Bambang menambahkan, Makassar merupakan salah satu kota yang akan mengikuti gerakan menuju 100 smart city.