Detail Berita

Kereta Api Trans Sulawesi : Pemprov Optimis Beroperasi Oktober

Presiden RI Joko Widodo dalam beberapa kesempatan meminta agar infrastruktur Kereta Api (KA) Trans Sulawesi, khususnya yang 47 kilometer (Km) dari arah Kabupaten Barru ke Pangkajene Kepulauan (Pangkep)  bisa rampung dan dimanfaatkan pada Oktober 2018 nanti.

Rencananya, proyek KA itu akan dimanfaatkan sebagai angkutan logistic dari Pelabuhan Garongkong Barru ke sejumlah pabrik semen milik pemerintah dan swasta yang ada di Kabupaten Pangkep.

Menanggapi harapan Presiden Joko Widodo itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel, Agus Arifin Nu’mang mengaku optimis bahwa pengoperasian tahap awal sepanjang 47 Km itu bisa terealisasi. Terlebih, kata Agus, sejauh ini jika dihitung-hitung, total rel yang sudah ada itu panjangnya bisa mencapai 77 Km.

“Itu sudah termasuk terase dan bantalan,” katanya.

Selain itu, lanjut Agus, untuk mempercepat penyelesaiannya, sudah ada lima stasiun antara Barru dan Pangkep yang sudah mulai dibangun sejak Desember 2017 lalu. Keseluruhan stasiun yang akan dibangun sendiri sebanyak 23 disepanjang 145 Km rel, yang menghubungkan Kota Makassar dan Parepare. Lima stasiun yang di Barru itu adalah Stasiun Barru, Garongkong, Pelabuhan Garongkong, Takkalasi dan stasiun Soppengriaja.

“Kita sih berharap semua rampung tepat waktu. Tanggal 25 Februari nanti Pak Presiden Joko Widodo mau dating, pasti beliau akan meninjau semua progress proyek nasional yang ada di Sulsel, salah satunya ya Ketera Api,” jelasnya.

Setelah 47 Km rampung, pemerintah akan mulai menawarkan proyek tersebut ke investor untuk pembangunan selanjutnya atau diselesaikan dengan swasta yang dalam istilah teknisnya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Bandan Usaha).

Saat ini sudah tercatat sejumlah BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta di Sulsel dan dari luar negeri menawarkan diri untuk investasi disana. Hanya saja, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi saat berada di Makassar beberapa waktu lalu mengatakan, jika dokumen tender belum ada. Diperkirakan Februari mendatang baru siap dokumennya.

Bahkan pemerintah sudah menyiapkan materi dengan KPBU yang baru dengan nilai antara Rp. 4-5 Trilyun. Pemerintah sendiri juga menyiapkan RP. 4 Trilyun, maka total anggaran yang disiapkan sebesar Rp. 8-9 Trilyun.