Detail Berita

Genjot Penerimaan, Pemda Sulsel Hapus Aturan Hambat Investasi

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah menyebut kendala di masa pemerintahannya adalah kecilnya APBD, sementara kebutuhan pembangunan semakin meningkat. Oleh sebab itu Nurdin akan menggenjot investasi masuk ke Sulsel. Agar investasi mengalir deras, Nurdin akan menyisir aturan-aturan yang selama ini menghambat laju investasi.

"Jujur saja, kami baru tujuh bulan menjadi gubernur dan langkah yang kami terus lakukan adalah bersinergi dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah," kata Nurdin Abdullah saat membuka Rapat Tim Korsupgah KPK Program Optimalisasi Penerimaan Daerah Melalui Kerja sama Koneksi Host to Host antara Pemda dengan Kantor Pertanahan dan Implementasi Sistem Monitoring Penerimaan Pajak Online di Hotel Four Point, Jalan Andi Djemma, Makassar, Selasa (9/4/2019) "Jujur saja, kami baru tujuh bulan menjadi gubernur dan langkah yang kami terus lakukan adalah bersinergi dan berkoordinasi dengan pimpinan daerah," kata Nurdin.

"Salah satu upaya yang dilakukan simpelkan seluruh perizinan yang menghambat investasi, harus melakukan terobosan. Kalau bisa dipermudah mengapa harus dipersulit," imbuhnya.
Menurut Nurdin, Sulsel baru saja mengekspor langsung produknya empat bulan terakhir setelah mendapat kepercayaan untuk direct call (pengiriman langsung). Hal ini tentu perlu disempurnakan dengan izin-izin ekspor disederhanakan sehingga tidak menimbulkan high cost (biaya tinggi). Saat ini Sulsel memberikan pelayanan satu pintu menuju pelayanan satu jam

"Ini dilakukan dengan direct call investasi sudah mengarah ke Sulsel karena ada kemudahan. Ini untuk menjadikan Sulsel provinsi ramah investasi," jelasnya. Kehadiran KPK yang terus membimbing membuat pemerintah daerah mendapatkan banyak hal. Demikian juga bagi Kajati dengan TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah), membuat tidak ada lagi kerisauan karena hadir mendampingi. Demikian juga Badan Pertanahan Sulsel dan Polda Sulsel yang menjadi tim bersama. "Dengan kunci transparansi, tidak ada dusta di antara kita," tegasnya.

Nurdin juga meminta kabupaten/kota harus tampil tiada hari tanpa inovasi. Selama tujuh bulan memimpin dan melakukan evaluasi, pekerjaan rumah (PR) yang utama di Sulsel total jalan dari sepanjang 2.000 Km, terdapat 500 Km diantaranya rusak berat. Nurdin pun melakukan roadshow untuk memastikan laporan yang diterima. "Dengan beberapa bulan bersama KPK banyak bisa dihemat, dan perencanaan kecil harus ditinggalkan, yang dengan penunjukan langsung. Bahkan, saat ini menuju e-katalog lokal dan berharap KPK dapat mendorong untuk dapat diwujudkan bersama," jelasnya.