Detail Berita

BI Sambut Momentum Pemulihan Ekonomi Global

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyatakan, alokasi dana pembangunan infrastruktur tahun ini sebesar Rp362 triliun. Dana tersebut berasal dari kocek APBN, BUMN, dan swasta.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang juga Deputi 4 Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan, peran swasta cukup besar dengan nilai sekitar Rp185 triliun. Sementara, APBN mengalokasikan Rp64 triliun dan BUMN sebesar Rp111 triliun.

"Dari total Rp362 triliun, APBN itu Rp64 triliun yang kita alokasikan. Penugasan ke BUMN yang dialokasikan Rp111 triliun. Rp185 triliun dari swasta," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Wahyu melanjutkan, pemerintah tahun ini juga memutuskan 14 proyek dilepas statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) karena tidak bisa memenuhl salah satu syarat, yakni kriteria operasional.

"Kriteria operasional adalah proyek tersebut konstruksinya harus sudah dimulai paling lambat sebelum kuartal III 2019. Atau setidaknya mencapai financial close sebelum kuartal III 2019 untuk proyek yang melibatkan badan usaha," kata Wahyu.

Kendati demikian, Wahyu memastikan 14 proyek yang dilepas status PSN-nya tersebut, akan tetap dilaksanakan pembangunannya karena masuk dalam daftar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Jika dilepaskan status PSN-nya, masih tetap masuk kelompok RPJMN, sehingga akan tetap dilaksanakan pembangunannya karena sudah masuk dalam list RPJMN 2015-2019," pungkasnya.

Berdasarkan data KPPIP, sebanyak 20 PSN telah selesai pengerjaannya pada 2016 dan 10 PSN pada 2017. Sementara pada 2018, ditargetkan selesai 13 PSN dan 25 PSN pada 2019. Sehingga total yang ditargetkan selesai selama 5 tahun sebanyak 68 PSN.