Detail Berita

Penyusunan Laporan Kinerja TPID Sulsel

         Pj. Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan (Dr. H. Aslam Patonangi) mewakili Gubernur Sulsel membuka acara Penyusunan Laporan Kinerja TPID Sulsel 2022 pada hari Kamis, 16 Februari 2023 di hotel Claro Makassar.

Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Abdul Hadi.,S.Sos.,MM) yang didampingi oleh Nirmalsari Haya dan Sahruna yang ditugaskan mengikuti acara tersebut mengatakan bahwa Pengukuran Kinerja terdiri dari Aspek Pengukuran dan Kriteria Pengukuran Kinerja yang masing-masing mempunyai persentase, sehingga diharapkan asistensi penyusunan ini dapat diimplementasikan dengan baik di DPMPTSP sebagai OPD Pelayanan Publik.

         Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Selaku Sekretaris TPIP, mengatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 mampu tumbuh sebesar 5,01% (YoY). Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh solid sebesar 5,31% (CtC). Kinerja ini dicapai meski ekonomi global terus mengalami periode pasang surut. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,2% (CtC) dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi.

        Sedangkan Roby Arya Brata,SH., LL.M., M.PP,Ph.D. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, menjelaskan bahwa arahan Presiden RI kepada seluruh Kepala Daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota: 1)Memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail. 2)Memperluas kerjasama antar daerah guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah. TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong kerjasama antar daerah dalam pengendalian inflasi 3)Menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitas distribusi perdagangan antar daerah dan termasuk menurunkan harga tiket pesawat dengan menambah jumlah pesawat; 4)Mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung pengendalian inflasi daerah. 5)Mempercepat penyerapan APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.